Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI MENTOK
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
8/Pid.Pra/2026/PN Mtk deni darmanto Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Persidangan
Tanggal Pendaftaran Senin, 09 Nov. 2026
Klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa Penetapan Tersangka
Nomor Perkara 8/Pid.Pra/2026/PN Mtk
Tanggal Surat Jumat, 06 Nov. 2026
Nomor Surat 01/S.P.01.Prapid/LAPD/ X /2026
Pemohon
NoNama
1deni darmanto
Termohon
NoNama
1Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung
Advokat
Petitum Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hasil penyidikan termasuk proses penetapan Tersangka terhadap
Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk / 60 / VII / RES.1.24 / 2026
/ Satreskrim Polres Bangka Barat Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang
Penetapan Tersangka atas nama Pemohon DENI DARMANTO tertanggal 28 Agustus
2026 beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi
Hukum;
3. Menyatakan segala tindakan Termohon menetapkan Pemohon menjadi Tersangka
dugaan tindak pidana ” perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415
huruf b Jo. 418 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Tidak Sah dan Tidak Berdasarkan
Atas Hukum;
4. Menyatakan Tidak Sahnya segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih
lanjut oleh Termohon terkait penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Menetapkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk / 60 / VII / RES.1.24 / 2026 /
Satreskrim Polrs Bangka Barat Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang
Penetapan Tersangka atas nama Pemohon DENI DARMANTO tertanggal 28 Agustus
2026 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
6. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan, membebaskan status
Tersangka Pemohon serta memulihkan harkat dan matabat Pemohon seperti semula;
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR
Apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Pihak Dipublikasikan Ya